Comparison of five assays for DNA extraction from bacterial cells in human faecal samples

Aim To determine the most effective DNA extraction method for bacteria in faecal samples. Materials and Results This study assessed five commercial methods, that is, NucliSens easyMag, QIAamp DNA Stool Mini kit, PureLink Microbiome DNA purification kit, QIAamp PowerFecal DNA kit and RNeasy PowerMicrobiome kit, of which the latter has been optimized for DNA extraction. The DNA quantity and quality were determined using Nanodrop, Qubit and qPCR. The PowerMicrobiome kit recovered the highest DNA concentration, whereby this kit also recovered the highest gene copy number of Gram positives, Gram negatives and total bacteria. Furthermore, the PowerMicrobiome kit in combination with mechanical pre-treatment (bead beating) and with combined enzymatic and mechanical pre-treatment (proteinase K+mutanolysin+bead beating) was more effective than without pre-treatment. Conclusion From the five DNA extraction methods that were compared, the PowerMicrobiome kit, preceded by bead beating, which is standard included, was found to be the most effective DNA extraction method for bacteria in faecal samples. Significance and Impact of the Study The quantity and quality of DNA extracted from human faecal samples is a first important step to optimize molecular methods. Here we have shown that the PowerMicrobiome kit is an effective DNA extraction method for bacterial cells in faecal samples for downstream qPCR purpose

What factors influence smoking prevalence and smoke free policy enactment across the European Union Member States

Background Smoking prevention should be a primary public health priority for all governments, and effective preventive policies have been identified for decades. The heterogeneity of smoking prevalence between European Union (EU) Member States therefore reflects, at least in part, a failure by governments to prioritise public health over tobacco industry or possibly other financial interests, and hence potentially government corruption. The aims of this study were to test the hypothesis that smoking prevalence is higher in countries with high levels of public sector corruption, and explore the ecological association between smoking prevalence and a range of other national characteristics in current EU Member States. Methods Ecological data from 27 EU Member States were used to estimate univariate and multivariate correlations between smoking prevalence and the Transparency International Corruption Perceptions Index, and a range of other national characteristics including economic development, social inclusion, quality of life and importance of religion. We also explored the association between the Corruption Perceptions Index and measures of the extent to which smoke-free policies have been enacted and are enforced. Results In univariate analysis, smoking prevalence was significantly higher in countries with higher scores for corruption, material deprivation, and gender inequality; and lower in countries with higher per capita Gross Domestic Product, social spending, life satisfaction and human development scores. In multivariate analysis, only the corruption perception index was independently related to smoking prevalence. Exposure to tobacco smoke in the workplace was also correlated with corruption, independently from smoking prevalence, but not with the measures of national smoke-free policy implementation. Conclusions Corruption appears to be an important risk factor for failure of national tobacco control activity in EU countries, and the extent to which key tobacco control policies have been implemented. Further research is needed to assess the causal relationships involved

PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Agusriadi Dahlan Ali Suhaimi ABSTRAKLembaga Pemasyarakatan sebelumnya disebut Penjara adalah tempat orang-orang yang melakukan kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Hukuman yang mereka terima sebagai balasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka, meskipun nilai-nilai kemanusiaan beserta hak asasinya kurang diperhatikan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang stressfull atau menekan yang dapat berpengaruh terhadap fisik dan kejiwaan (psikologi) seseorang ditambah kecemasan yang berlebihan sehingga muncul depresi yang mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri. Akibat stress melahirkan depresi dan depresi biasanya akan terjadi kegoncangan kejiwaan yang luar biasa yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak waras (gila). Undang-Undang No.12/1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak menjelaskan ketentuan terhadap narapidana yang gila di dalam lapas sebagaimana yang pernah terjadi di Lapas Kelas II-A Lambaro, Aceh Besar dan Rutan Klas I Tanjung Gusta, Medan. Selanjutnya yang bersangkutan dikirim ke Lapas Kelas Klass II-B Meulaboh tanggal 27 Januari 2014. Selama tujuh hari di Lapas Klass II-B Meulaboh Zabir bin Ilyas kemudian di titipkan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh karena penyakitnya sudah mencapai stadium empat untuk mendapatkan perawatan dan penyembuhan kejiwaannya. Bagaimanakah pengaturan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian bagaimanakah kepastian hukum bagi narapidana yang sedang mengalami gangguan kejiwaan, dan bagaimana status hukum bagi narapidana yang sembuh dari gangguan kejiwaan. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam Lapas dan mengidentifikasi kepastian hukum bagi narapidana yang sedang mengalami gangguan kejiwaan serta mengetahui status hukum bagi narapidana yang sembuh dari gangguan kejiwaan.Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptis analisis dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma maupun doktrin-doktrin hukum dengan pendekatan undang-undang, kasus. Sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang perawatan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia belum diatur, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun PP No. 99 Tahun 2012 tentang PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun bila narapidana sakit atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak termasuk gangguan kejiwaan ada aturan tentang perawatan medis. Adapun mengenai narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia hingga kini belum ada kepastian hukum karena kasus seperti ini sangat langka terjadi di Indonesia. Pihak otoritas hanya menggunakan hak diskresi yang dimilikinya untuk menyelesaikan kasus tersebut sebagaimana terjadi di Lapas Porong Surabaya. Tetapi di Aceh kasus ini baru pertama kali terjadi yang dialami Zabir bin Ilyas pada tahun 2014. Pimpinan Lapas memutuskan memasukkan Zabir bin Ilyas ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Terkait status hukum narapidana yang sembuh dari gangguan kejiwaan masih tetap sebagai tersangka (ditahan). Tidak ada keringanan hukuman apalagi sampai dibebaskan sebelum masa hukuman habis dijalankan. Hingga kini tidak ada satupun aturan yang mengatur baik secara implisit maupun ekplisit yang mengatur tentang narapidana yang sembuh dari penyakit kejiwaan (gila).Disarankan kepada Pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan memasukkan salah satu pasal yang mengatur mengenai narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Agar terwujudnya kepastian hukum di Indonesia mengenai narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam lebaga pemasyarakatan untuk membuat regulasi legal baik berupa undang-undang khusus atau melalui Peraturan Pemerintah. Kemudian disarankan agar narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dibebaskan dan dikembalikan ke keluarganya atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa hingga sembuh.Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Gangguan Jiwa, Lembaga Pemasyarakatan.Banda Ace

Serological markers for prediction of response to anti-tumor necrosis factor treatment in Crohn's disease

peer reviewedOBJECTIVES: The use of monoclonal anti-tumor necrosis factor (TNF) antibodies (infliximab, Remicade) is a new therapeutic approach for severe refractory luminal or fistulizing, Crohn's disease (CD). However, up to 30% of patients do not respond to this treatment. So far, no parameters predictive of response to anti-TNT have been identified. Our aim was to determine whether serological markers ASCA (anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies) or pANCA (perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies) could identify Crohn's patients likely to benefit from anti-TNF therapy. METHODS: Serum samples of 279 CID patients were analyzed for ASCA and pANCA before anti-TNF therapy. A blinded physician determined clinical response at week 4 (refractory luminal CD) or week 10 (fistulizing CD) after the first infusion of infliximab (5 mg/kg). RESULTS: Overall, there was no relationship between ASCA or pANCA and response to therapy. However, lower response rates were observed for patients with refractory intestinal disease carrying the pANCA+/ASCA- combination, although this lacked significance (p = 0.067). CONCLUSIONS: In this cohort of infliximab-treated patients, neither ASCA nor pANCA could predict response to treatment. However, the combination pANCA+/ASCA- might warrant further investigation for its value in predicting nonresponse in patients with refractory luminal disease

Effectiveness of tobacco control television advertisements with different types of emotional content on tobacco use in England, 2004–2010

Aim: To examine the effects of tobacco control television advertisements with positive and negative emotional content on adult smoking prevalence and cigarette consumption. Design: Analysis of monthly cross-sectional surveys using generalised additive models. Setting: England. Participants: 60 000 adults aged 18 years or over living in England and interviewed in the Opinions and Lifestyle Survey from 2004 to 2010. Measurements: Current smoking status, daily cigarette consumption, tobacco control gross rating points (GRPs—a measure of per capita advertising exposure), cigarette costliness, concurrent tobacco control policies, sociodemographic variables. Results: After adjusting for cigarette costliness, other tobacco control policies and individual characteristics, we found that a 400-point increase in positive emotive GRPs was associated with 7% lower odds of smoking (odds ratio (OR) 0.93, 95% CI 0.87 to 0.98) 1 month later and a similar increase in negative emotive GRPs was significantly associated with 4% lower odds of smoking (OR 0.96, 95% CI 0.92 to 0.999) 2 months later. An increase in negative emotive GRPs from 0 to 400 was also associated with a significant 3.3% (95% CI 1.1 to 5.6) decrease in average cigarette consumption. There was no evidence that the association between positive emotive GRPs and the outcomes differed depending on the intensity of negative emotive GRPs (and vice versa). Conclusions: This is the first study to explore the effects of campaigns with different types of emotive content on adult smoking prevalence and consumption. It suggests that both types of campaign (positive and negative) are effective in reducing smoking prevalence, whereas consumption among smokers was only affected by campaigns evoking negative emotions

EURL ECVAM Workshop on New Generation of Physiologically-Based Kinetic Models in Risk Assessment

The European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing (EURL ECVAM) Strategy Document on Toxicokinetics (TK) outlines strategies to enable prediction of systemic toxicity by applying new approach methodologies (NAM). The central feature of the strategy focuses on using physiologically-based kinetic (PBK) modelling to integrate data generated by in vitro and in silico methods for absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) in humans for predicting whole-body TK behaviour, for environmental chemicals, drugs, nano-materials, and mixtures. In order to facilitate acceptance and use of this new generation of PBK models, which do not rely on animal/human in vivo data in the regulatory domain, experts were invited by EURL ECVAM to (i) identify current challenges in the application of PBK modelling to support regulatory decision making; (ii) discuss challenges in constructing models with no in vivo kinetic data and opportunities for estimating parameter values using in vitro and in silico methods; (iii) present the challenges in assessing model credibility relying on non-animal data and address strengths, uncertainties and limitations in such an approach; (iv) establish a good kinetic modelling practice workflow to serve as the foundation for guidance on the generation and use of in vitro and in silico data to construct PBK models designed to support regulatory decision making. To gauge the current state of PBK applications, experts were asked upfront of the workshop to fill a short survey. In the workshop, using presentations and discussions, the experts elaborated on the importance of being transparent about the model construct, assumptions, and applications to support assessment of model credibility. The experts offered several recommendations to address commonly perceived limitations of parameterization and evaluation of PBK models developed using non-animal data and its use in risk assessment, these include: (i) develop a decision tree for model construction; (ii) set up a task force for independent model peer review; (iii) establish a scoring system for model evaluation; (iv) attract additional funding to develop accessible modelling software.; (v) improve and facilitate communication between scientists (model developers, data provider) and risk assessors/regulators; and (vi) organise specific training for end users. The experts also acknowledged the critical need for developing a guidance document on building, characterising, reporting and documenting PBK models using non-animal data. This document would also need to include guidance on interpreting the model analysis for various risk assessment purposes, such as incorporating PBK models in integrated strategy approaches and integrating them with in vitro toxicity testing and adverse outcome pathways. This proposed guidance document will promote the development of PBK models using in vitro and silico data and facilitate the regulatory acceptance of PBK models for assessing safety of chemicals